KUR Saja Tak Cukup, Marwan Cik Asan Sebut NTT Butuh Pendampingan dan Intervensi Sektor Potensial
Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Rabu (28/5/2025). Foto: Singgih/vel
Parlementaria, Manggarai Barat - Anggota Komisi XI DPR RI, Marwan Cik Asan, menyoroti efektivitas Kredit Usaha Rakyat (KUR) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Ia menilai bahwa pemberian kredit murah melalui skema KUR belum cukup mampu mengangkat perekonomian daerah jika tidak disertai dengan strategi yang lebih terarah dan pendampingan bagi masyarakat.
“Yang kita perlukan bukan hanya sekadar memberikan kredit murah melalui KUR, tapi juga pendampingan. Kita harus tahu sektor mana yang bisa tumbuh dan berkembang di NTT serta bisa dijalankan oleh masyarakatnya,” ujar Marwan saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Rabu (28/5/2025).
Marwan menegaskan bahwa intervensi perbankan dalam penyaluran kredit harus selektif dan berbasis potensi lokal. Tidak semua sektor layak untuk dibiayai melalui KUR. Oleh karena itu, diperlukan pemetaan sektor ekonomi yang memiliki prospek pertumbuhan signifikan di NTT.
“Tentu di situlah intervensi perbankan bisa kita masukkan. Jadi tidak semua sektor kita lakukan intervensi kredit, tetapi sektor yang punya prospek tumbuh lebih cepat di NTT ini,” jelasnya.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan adalah pariwisata. Menurut Marwan, pariwisata di NTT bukan hanya sekadar destinasi, tetapi juga menciptakan efek domino terhadap sektor lainnya seperti kerajinan tangan, perdagangan, hingga jasa.
“Pariwisata bisa menjadi motor penggerak. Kita bisa melihat sektor-sektor pendukungnya, kerajinannya, perdagangannya, jasanya. Ini yang harus diintervensi supaya terjadi percepatan pembangunan di NTT,” tambahnya.
Dengan pendekatan yang lebih strategis dan berbasis potensi daerah, Marwan berharap skema pembiayaan seperti KUR bisa menjadi lebih efektif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta menurunkan angka kemiskinan di NTT.
Ia pun mendorong agar pemerintah pusat dan perbankan melakukan sinergi dalam menyusun program pendampingan berbasis wilayah, yang tidak hanya menyediakan pembiayaan, tetapi juga bimbingan usaha, pelatihan, dan akses pasar bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). “KUR itu baik, tapi harus dibarengi dengan arah yang jelas dan pendampingan yang kuat. Tanpa itu, kredit hanya menjadi angka, bukan penggerak pertumbuhan,” pungkas Marwan. (skr/we)
